Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat

 

Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, akan membahas sejumlah isu-isu faktual terkait berbagai hal. Salah satu yang menarik adalah soal wajib tidaknya rakyat membayar pajak ketika pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat justru dikorupsi.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai kewajiban rakyat membayar pajak perlu ditinjau ulang, bahkan dihentikan sementara sampai bisa dibuktikan bahwa pajak dikelola dengan baik dan tidak ada kebocoran.

"NU akan selalu bersama pemerintah, selama pemerintah bersama rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah meninggalkan rakyat maka NU akan memberikan kritik sebagai masukan. Kritik NU tidak untuk menjatuhkan," kata Said Aqil seperti dikutip Antara.

Menanggapi pernyataan ketua umum PBNU tersebut, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa menilai langkah NU mengangkat wacana tentang wajib atau tidaknya membayar pajak harus dipahami sebagai peringatan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia itu agar pajak yang ditarik dari rakyat dikelola dengan lebih baik.

"Ini harus dilihat sebagai semangat NU untuk memberi peringatan kepada negara, agar penerimaan negara dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Ali Masykur di lokasi Munas.

Ali yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini menambahkan, NU tidak mungkin memfatwakan rakyat tidak wajib membayar pajak yang bisa menimbulkan pembangkangan membayar pajak karena dampaknya akan mengganggu sistem bernegara.

"Kalau ada pembangkangan membayar pajak maka negeri ini akan lumpuh karena tidak mungkin melakukan agregasi program pembangunan karena tidak ada pemasukan negara," ujarnya.

Menurut mantan politikus PKB ini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi negara. Sekitar 70 persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor pajak.

"Kalau pada tahun anggaran 2013 APBN senilai Rp 1.540 triliun, maka sekitar Rp 1.200 triliunnya berasal dari pajak. Karena itu, sikap NU ini dalam rangka memberikan semangat agar pemerintah dan aparatur pajak tidak main-main dengan pajak," katanya.

Hal senada dikemukakan Wakil Sekjen Muslimat NU Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid. Menurutnya, NU sedang memberikan peringatan serius kepada pemerintah terkait pengelolaan pajak.

"Ini warning atau peringatan serius bagi pemerintah. Pemerintah harus membenahi diri," kata ketua umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) itu.

Menurutnya, terungkapnya korupsi di institusi perpajakan memang membuat masyarakat resah karena kepatuhan mereka membayar pajak justru tidak tidak diimbangi dengan pengelolaan yang amanah.